Nasib TikTok di Amerika Utara semakin terancam. Setelah Amerika Serikat (AS) memberikan ultimatum divestasi, kini Kanada juga mengikuti jejaknya dengan ancaman blokir permanen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para kreator konten dan jutaan pengguna di kedua negara.
Pemerintah AS memberi waktu hingga Januari 2025 bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok asal China, untuk melakukan divestasi. Jika tidak, aplikasi berbagi video pendek ini akan diblokir secara permanen. Banyak kreator konten TikTok yang mulai mengantisipasi hal ini dengan mengarahkan pengikutnya ke platform lain seperti Instagram dan YouTube.
Tak hanya di AS, TikTok juga menghadapi masalah serupa di Kanada. Unit TikTok di Kanada telah mengajukan mosi darurat ke Pengadilan Federal Kanada untuk meminta peninjauan yudisial atas perintah penutupan operasi mereka di negara tersebut. Alasan yang diberikan pemerintah Kanada sama dengan AS, yaitu masalah keamanan nasional.
Baca Juga: Ini 5 Negara dengan Pengguna TikTok Terbanyak di Dunia, Indonesia urutan Ketiga!
Argumen TikTok dan Respon Pemerintah Kanada
TikTok meminta pengadilan membatalkan perintah pemerintah yang mewajibkan mereka menghentikan bisnisnya di Kanada. Alternatifnya, TikTok meminta pengadilan untuk mengesampingkan perintah tersebut dan mengembalikannya kepada pemerintah untuk ditinjau ulang dengan pedoman yang lebih konkrit.
Namun, pemerintah Kanada tetap pada keputusannya. Juru bicara Kementerian Inovasi, Sains, dan Industri Kanada menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kajian keamanan nasional dan rekomendasi dari komunitas keamanan dan intelijen Kanada.
Ottawa telah memulai penyelidikan terhadap rencana investasi dan ekspansi TikTok di Kanada pada tahun lalu. Penyelidikan ini memicu perintah pemerintah bulan lalu yang meminta TikTok berhenti beroperasi. TikTok mengklaim penutupan bisnis di Kanada akan menyebabkan PHK ratusan karyawan. Mereka berharap dapat menemukan solusi yang tepat agar karyawan tetap bekerja dan platform TikTok tetap beroperasi di Kanada.
Hukum di Kanada memungkinkan pemerintah untuk mengakses potensi risiko keamanan nasional dari investasi asing. Namun, regulasi yang berlaku tidak mengizinkan pemerintah membeberkan secara rinci temuan dari kajian investasi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan bukti yang mendasari keputusan pemerintah.
TikTok memiliki lebih dari 14 juta pengguna aktif bulanan di Kanada. Potensi blokir ini akan berdampak signifikan bagi para pengguna dan ekonomi digital Kanada. Langkah Kanada ini sejalan dengan perintah AS untuk melarang TikTok jika ByteDance tidak melakukan divestasi, dengan alasan yang sama, yaitu menghindari risiko keamanan nasional.
Ancaman blokir TikTok di AS dan Kanada menunjukkan kekhawatiran yang meningkat terkait keamanan data dan pengaruh platform media sosial asing. Meskipun TikTok berupaya mempertahankan operasinya di kedua negara, keputusan akhir berada di tangan pemerintah dan pengadilan. Perkembangan situasi ini akan terus dipantau oleh publik, kreator konten, dan industri teknologi secara global.